Komite I DPD-RI dan Pemprov Sulsel Perkuat Sinergi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

 Komite I DPD RI dan Pemprov Sulsel Perkuat Sinergi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDT, Friendy Parulian Sihotang

Makassar, 21 September 2026 — Penguatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (21/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel tersebut menjadi momentum untuk menggali kondisi faktual pembangunan desa sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan berbagai pemangku kepentingan.

Kunjungan kerja yang berlangsung 20–22 September 2026 ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, efektivitas pemanfaatan Dana Desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), hingga pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang diwakili Kepala Dinas PMD Sulsel, Drs. H. Muh. Saleh, M.Si., menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah.

“Desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek atau garda terdepan pembangunan,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan desa perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi wilayah Sulawesi Selatan yang beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga kawasan kepulauan. Penguatan konektivitas, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan desa.

Dalam forum tersebut juga disampaikan berbagai tantangan yang masih dihadapi, antara lain kesenjangan infrastruktur, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, serta perlunya penguatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Carel Simon Petrus Suebu, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran faktual pembangunan desa di Sulawesi Selatan. Ia menekankan pentingnya menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dengan dukungan Dana Desa, khususnya untuk pengentasan kemiskinan, penguatan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.

Perhatian juga diarahkan pada sinergi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan BUM Desa. Kedua kelembagaan tersebut diharapkan mampu dikembangkan sesuai potensi dan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.

Peserta pertemuan turut menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan Dana Desa, penguatan BUM Desa, pengembangan koperasi, peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga pendamping desa, serta dukungan bagi desa yang memiliki keterbatasan aset dan lahan.

Optimalisasi produk masyarakat desa juga menjadi perhatian. BUM Desa diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan dan menyalurkan produk lokal, termasuk mendukung berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga potensi produksi masyarakat dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian desa.

Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDT, Friendy Parulian Sihotang, menjelaskan bahwa Dana Desa diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara partisipatif.

Berbagai aspirasi yang mengemuka dalam forum tersebut selanjutnya akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut lintas kementerian dan lembaga.

Melalui sinergi yang semakin kuat, pembangunan desa di Sulawesi Selatan diharapkan semakin responsif terhadap potensi dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.