KONSOLIDASI KINERJA DAN TATA KELOLA TPP

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh TAPM kabupaten se-Sulawesi Selatan melalui Zoom Meeting, Jumat malam. Kegiatan yang diikuti sekitar 85 peserta tersebut mengangkat tema “Konsolidasi Kinerja dan Tata Kelola TPP”.

Rapat dipandu moderator H. Andi Jamaludin Ibrahim dengan membahas sepuluh poin utama, mulai dari data pemanfaatan Dana Desa tahun 2025, evaluasi kinerja triwulan pertama, pemeringkatan BUMDes, praktik baik TPP, pengelolaan blogspot dan website desa, pakaian dinas harian (PDH), permintaan Kantor Staf Presiden (KSP), BPJS Ketenagakerjaan, rekomendasi gaji, hingga rencana Focus Group Discussion (FGD) terkait permasalahan TPP.

Dalam arahannya, Koordinator Provinsi TAPM Sulawesi Selatan Supriyadi Yusuf menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme pendamping desa dari waktu ke waktu. Ia juga mengingatkan agar pemenuhan data dilakukan secara konsisten setiap hari tanpa terputus.

“Tahun anggaran 2026 kita coba menerapkan laporan manual final validasi. Selain itu, seluruh hasil evaluasi kinerja mulai level kecamatan hingga provinsi harus dituangkan secara transparan dalam berita acara,” ujarnya.

Korprov juga menegaskan bahwa laporan pemeringkatan BUMDes wajib disertai laporan dari masing-masing kabupaten. Hal ini sejalan dengan permintaan Kantor Staf Presiden yang menargetkan Sulawesi Selatan mampu memenuhi 90 persen data tahapan kegiatan desa sebagai bahan pemetaan nasional.

Pada sektor BPJS Ketenagakerjaan, disampaikan bahwa kewajiban pembayaran sebenarnya telah dipenuhi melalui PPK dan koordinasi dengan KPPN. Namun masih terdapat sekitar 20 orang TPP di Sulawesi Selatan yang belum melakukan pembayaran pada Januari dan Februari sehingga akan diberikan teguran.

Terkait keterlambatan pembayaran gaji pendamping, TAPM Sulsel berupaya mempercepat proses rekomendasi gaji. Verifikasi faktual awal ditargetkan selesai pada 29 Mei 2026, sementara berita acara rekomendasi gaji dijadwalkan pada 4 Juni 2026.

“Kita membutuhkan komitmen bersama karena keterlambatan satu kabupaten dapat mempengaruhi kabupaten lainnya,” tegas Korprov.

Selain itu, dua kabupaten yakni Gowa dan Barru direncanakan menjadi lokasi awal pelaksanaan FGD terkait kinerja dan permasalahan TPP. Meski demikian, kabupaten lain juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan serupa.

Dalam sesi pemaparan data, Muhammad Nasir mengingatkan seluruh TAPM kabupaten agar lebih teliti dalam melakukan input data pemanfaatan Dana Desa tahun 2025. Ia menyebut masih ditemukan sejumlah anomali data seperti kesalahan tagging, data kosong, hingga desa yang belum melapor di beberapa kabupaten seperti Bulukumba, Jeneponto, Sinjai, Soppeng, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Luwu Utara.

Beberapa persoalan teknis juga dibahas, termasuk selisih antara total penyaluran dan APBDes yang kemungkinan dipengaruhi SILPA tahun sebelumnya maupun kegiatan yang belum terekam dalam sistem.

Sementara itu, H. Andi Jamaludin Ibrahim melaporkan perkembangan blogspot dan website desa di Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, terdapat 11 kabupaten yang telah mencapai progres 100 persen, yakni Enrekang, Wajo, Soppeng, Pinrang, Sinjai, Maros, Jeneponto, Sidrap, Bulukumba, dan Gowa. Kabupaten lainnya diminta segera mempercepat progres karena batas waktu ditetapkan hingga 31 Mei 2026.

Pada sesi praktik baik pemanfaatan Dana Desa, TAPM Sulsel meminta setiap kabupaten menyusun minimal 10 praktik baik yang telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dokumentasi yang dikumpulkan harus mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan manfaat kegiatan dengan minimal delapan foto serta video berdurasi maksimal dua menit.

Selain itu, rapat juga membahas laporan pemeringkatan BUMDes, berita acara evaluasi kinerja triwulan pertama, hingga penggunaan pakaian dinas harian sebagai simbol kekompakan dan identitas pendamping desa di Sulawesi Selatan.

Di akhir kegiatan, peserta mengikuti sesi FGD yang membahas berbagai persoalan mendasar yang dihadapi TPP di lapangan. Diskusi dilakukan melalui metode curah pendapat untuk mengidentifikasi hambatan utama, persoalan yang paling menguras energi, masalah yang terus berulang setiap tahun, hingga penyusunan solusi nyata.

Rapat ditutup dengan pesan motivasi kepada seluruh TPP agar tetap menjaga semangat dan kekompakan dalam menjalankan tugas pendampingan desa di Sulawesi Selatan.

“Kondisi TPP itu beragam, ada yang mau dan mampu, ada yang mau tapi belum mampu. Karena itu kita harus tetap semangat dan kompak untuk Sulawesi Selatan,” tutup Korprov.

WARGA LUWU GO DIGITAL! 20 PD DAN PLD DILATIH BIKIN BLOGSPOT DESA LEWAT GOOGLE MEET

 

Luwu, 20 Mei 2026 - Pemerintah Kabupaten Luwu kembali mendorong desa-desa untuk go digital. Sebanyak 20 orang Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, dan Operator Desa mengikuti fasilitasi pembuatan Blogspot Desa yang digelar secara daring melalui Google Meet, Rabu 20 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 jam, mulai pukul 13.30 hingga 15.30 WITA ini menghadirkan Alamsyah, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Luwu sekaligus PIC Infomedia Kab. Luwu sebagai narasumber utama.

Dalam pelatihan ini, peserta dibekali kemampuan teknis untuk mengelola blog desa agar lebih rapi, informatif, dan mudah diakses masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi pembenahan header blog, pemilihan warna dasar yang sesuai, tipografi standar, pengaturan bentuk dan warna font, hingga cara membuat postingan berita.

Tak hanya itu, peserta juga diajarkan cara mengisi konten pada halaman blog dan melakukan launching atau peluncuran Blogspot Desa yang sudah selesai dibuat. Tujuannya sederhana: agar informasi program, kegiatan, dan potensi desa bisa tersampaikan cepat ke publik.

“Blog desa ini jadi etalase digital desa. Kalau dikelola dengan baik, masyarakat dan pihak luar bisa tahu apa saja yang sedang berjalan di desa,” ujar Alamsyah saat memandu sesi.

Suasana pelatihan berlangsung interaktif. Peserta aktif bertanya dan langsung mempraktikkan materi yang disampaikan. Dengan format daring, kegiatan ini memudahkan peserta dari berbagai kecamatan di Luwu untuk ikut tanpa harus bertatap muka.

Di akhir sesi, beberapa Blogspot Desa yang sudah siap langsung dilaunching. Langkah ini diharapkan menjadi awal agar seluruh desa di Luwu memiliki kanal informasi resmi yang dikelola secara mandiri.

Dokumentasi kegiatan juga dilampirkan sebagai bukti pelaksanaan dan bentuk transparansi.

Kegiatan fasilitasi ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas aparatur desa dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya blog resmi, komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat diharapkan semakin terbuka dan transparan.

RAPAT KOORDINASI TPP KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BAHAS PERCEPATAN PENCAIRAN DANA DESA, DIGITALISASI DAN PENGUATAN BUMDES

Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan — Koordinator Provinsi Sulawesi Selatan melalui perwakilan TAPM Provinsi Sulawesi Selatan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pendamping Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berlangsung dengan dihadiri unsur pemerintah daerah, pendamping desa, serta para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta, terdiri dari 8 perempuan dan 22 laki-laki.

Rakor dibuka oleh Faisal, ST selaku Korcam Pendamping Desa Kecamatan Labakkang, yang bertindak sebagai moderator.

Dorongan Percepatan Dana Desa dan Perencanaan 2027

Narasumber pertama dari TAPM Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili Koordinator Provinsi, Andi Jamaluddin Ibrahim, menyampaikan sejumlah arahan strategis. Di antaranya adalah percepatan pencairan Dana Desa Tahap II dengan menekankan pentingnya pengalaman tahun sebelumnya agar tidak terulang kendala pencairan akibat kebijakan nasional.

Selain itu, juga ditekankan persiapan perencanaan tahun anggaran 2027 agar desa lebih awal memahami regulasi dan memastikan seluruh desa memiliki dokumen APBDes paling lambat akhir tahun perencanaan. Ia juga menyoroti kewajiban digitalisasi desa, di mana seluruh desa ditargetkan memiliki blogspot atau website sebagai sarana transparansi dan promosi kegiatan desa. Berdasarkan data terakhir, masih terdapat 25 desa di Kabupaten Pangkep yang belum memiliki website.

Penguatan penggunaan media sosial juga menjadi perhatian, termasuk kewajiban dokumentasi dan publikasi kegiatan pendampingan secara aktif.

Sinergi Pemdes dan Pendamping Desa

Kepala Dinas PMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah desa dan pendamping desa dalam menyamakan persepsi serta menyelesaikan permasalahan di lapangan. Ia juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan desa serta mendorong digitalisasi sebagai sarana transparansi dan promosi desa.

Penataan Desa, BUMDes, dan Kelembagaan

Sejumlah narasumber lainnya dari unsur DPMD, pemeringkatan BUMDes, hingga pendamping teknis memaparkan berbagai isu strategis, di antaranya:

Penyaluran Dana Desa dan penyusunan RPJMDesa perubahan

Pemilihan kepala desa di sejumlah desa

Penguatan kelembagaan BPD dan penyelesaian masa jabatan

Pemeringkatan BUMDes dengan tingkat partisipasi mencapai 95 persen

Optimalisasi laporan keuangan dan tata kelola BUMDes

Penguatan program Koperasi Desa, Ketahanan Pangan, dan program nasional lainnya di tingkat desa

Dari sisi evaluasi BUMDes, disampaikan bahwa dari 70 BUMDes yang terdaftar, sebanyak 67 telah berbadan hukum. Namun masih ditemukan sejumlah tantangan terkait pelaporan, SDM, serta tata kelola keuangan.

Digitalisasi Desa dan Transparansi Publik

Materi khusus juga menyoroti pentingnya penguatan digitalisasi desa melalui pembuatan blogspot/website desa yang ditargetkan selesai pada Mei 2026. Platform ini diharapkan menjadi sarana dokumentasi, promosi wisata, pelayanan publik, serta transparansi penggunaan anggaran desa.

Selain itu, pendamping desa juga didorong untuk aktif dalam publikasi kegiatan melalui media sosial sebagai bagian dari strategi komunikasi publik dan perubahan citra desa.

Evaluasi Pendampingan dan Tata Kelola Program

Dalam sesi evaluasi, dibahas pula penguatan sistem pelaporan DRP, kunjungan lapangan, serta ketentuan administrasi kinerja pendamping desa. Penekanan diberikan pada kesesuaian data, kelengkapan dokumentasi, serta validitas laporan sebagai dasar evaluasi kinerja.

Selain itu, turut dibahas penguatan pengadaan barang dan jasa desa, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan PKTD, serta pentingnya kesesuaian RAB dengan kondisi lapangan agar tidak terjadi kesalahan perencanaan.

Penutup

Rakor ini menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pendamping desa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan desa, peningkatan tata kelola keuangan, serta transformasi digital di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Kegiatan diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan desa yang transparan, mandiri, dan berdaya saing melalui pengelolaan program yang lebih terarah dan akuntabel.

TAPM Sulsel Perkuat Digitalisasi Informasi Desa Melalui Rapat Koordinasi Virtual

MAKASSAR — Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Sulawesi Selatan bersama TAPM Kabupaten se-Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (18/5/2026). Kegiatan yang berlangsung pukul 14.00 hingga 17.00 WITA itu diikuti sekitar 80 peserta.

Rapat dipandu oleh TAPM PIC Media dan Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Jamaluddin Ibrahim, dengan agenda utama membahas percepatan pembentukan website atau blogspot desa sebagai media informasi pemerintahan desa.

Dalam pemaparannya, Andi Jamaluddin Ibrahim menyampaikan bahwa sejumlah kabupaten telah mencapai progres 100 persen dalam pembentukan blogspot desa, di antaranya Enrekang, Wajo, Soppeng, Takalar, Sinjai, Pinrang, Maros, Sidrap, dan Bulukumba. Sementara beberapa daerah lainnya masih terus melakukan percepatan penyelesaian.

Koordinator Bidang Media dan Informasi TPP Pusat, Usman Rauf, mengatakan progres pembentukan blogspot desa di Sulawesi Selatan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 90 persen. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan media digital sebagai sarana keterbukaan informasi publik dan dokumentasi aktivitas desa.

“Media sosial dan platform digital harus dimanfaatkan untuk memperlihatkan aktivitas pembangunan dan pelayanan desa kepada masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, TAPM Pusat Bidang Media dan Informasi, Wahyu Hananto Pribadi, memaparkan materi mengenai langkah-langkah pembuatan dan pengelolaan Blogspot Desa. Menurutnya, Blogspot menjadi solusi efektif bagi desa karena mudah digunakan, gratis, dan terintegrasi dengan layanan Google.

Ia menjelaskan bahwa website desa dapat dimanfaatkan untuk mempublikasikan profil desa, layanan publik, pengumuman resmi, hingga laporan kegiatan pemerintahan desa secara berkala.

Selain itu, peserta juga mengikuti simulasi penginputan dan pengelolaan konten website desa sebagai bagian dari peningkatan kapasitas pendamping desa di bidang media informasi.

Dalam arahannya, Usman Rauf juga meminta seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) aktif mendokumentasikan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam bentuk foto maupun video untuk mendukung publikasi dan penguatan citra BUM Desa di tingkat nasional.

Sementara itu, Korprov Sulawesi Selatan menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga desa.

Ia berharap penggunaan blogspot desa dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar menjadi media informasi publik yang efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan terpercaya.

 

                                        Mengembalikan Marwah Desa

                               Catatan Pendamping Desa untuk Hari Desa Nasional 2026

                   Oleh: Supriadi Yusuf (Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Sulsel)

Sejarah panjang mewarnai anatomi social pedesaan dari jaman kerajaan Hindu, kerajaan Islam, era kolonial hingga jaman pasca kemerdekaan. Sebagai contoh eksistensi Bate Salapang (Sembilan Bendera) setara dengan konsep desa pada masa kerajaan Gowa, Wanua di Kerajaan Bugis atau sebutan Lembang di Tana Toraja yang bahkan hingga saat ini masih diakui sebagai sebutan lain Desa di Indonesia. Saat itu tdk ada model Desa yang seragam, di kerajaan Bugis Wajo misalnya terkenal memiliki tradisi musyawarah dan kontrak social antara elit dengan rakyatnya alih-alih model kerajaan yang sentralistik. Singkatnya Desa masyhur sebagai basis komunal, tulang punggung ekonomi pangan dan maritime, jejaring mobilitas perdagangan, sumber upeti, pekerja dan pasukan serta simpul pemerintahan local yang terhubung dengan kerajaan. Desa juga merupakan penjaga adat, penjaga identitas dan transformasi religious ataupun moral spiritualitas.

Setelah kemerdekaan, dari jaman orde lama, orde baru dan orde reformasi juga mewarnai perubahan pandangan Negara tentang Desa yang ditandai dengan perubahan atau penyesuaian regulasinya. Selama lebih dari 1 dekade pasca momentum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan besar telah memberikan kepada Desa, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa (Pasal 19 UU No.6/2014). Dengan kewenangan tersebut Negara mengakui penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa secara partisipatif atau dikenal dengan istilah self-governing community.

Pemerintahan sebelumnya telah berupaya memberikan kapasitas keuangan Desa, khususnya melalui transfer Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan nilai yang terus meningkat. Seiring dengan hal tersebut, Desa diharapkan meningkat kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Menajamkan Arah Pembangunan Desa

Dalam satu dekade terakhir, sebagai Pendamping Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Sulawesi Selatan, kami mengawal dan menyaksikan langsung bahwa Desa telah mengalami penguatan arah yang sangat jelas. Dana yang besar masuk ke Desa, infrastruktur dasar di Desa membaik dengan cepat, layanan public semakin tertata. Desa merasa menjadi penting kembali karenanya lebih percaya diri Menyusun perencanaan, mengelola anggaran dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada warganya, bahkan Desa mendapat ruang yang lebih besar dalam mengelola sumberdayanya. Namun karena keterbatasan, kami juga tidak dapat menafikan bahwa dibalik itu terkadang Desa menjadi sibuk dengan administrasi keproyekan, Musyawarah tidak jarang hanya jadi formalitas pengambilan keputusan, pemberdayaan terkesan “kalah” oleh bangunan fisik, Desa terkesan seolah “kontraktor kecil negara”, ruang berfikir menjadi sempit krn rutinitas usulan kegiatan yang sama, dan seterusnya. Sulit pula untuk menolak realitas bahwa uang besar yang beredar di Desa telah menggoda barisan “vampir anggaran”, hingga berhasil menghisap Desa tanpa daya. Sementara itu tentu saja pemerintah Desa bukanlah birokrat yang matang sehingga menjadi sangat rentan, rapuh legitimasi, mudah salah Langkah, meskipun niat awalnya baik. Disisi lain, lama kelamaan mental orang Desa juga terkesan mulai lelah, bukan karena kerja, namun karena segala macam tekanan, kepatuhan terhadap realitas kepentingan sulit untuk dihindari. Fakta sebahagian mereka yang tak punya tanggul keimanan kuat akhirnya terhanyut dalam arus prilaku kekuasaannya yang korup, hingga terdampar dalam proses dan putusan hukum. Begitulah cerita yang lalu.

Namun menjelang 2 tahun ini, tampaknya kemampuan fiscal negara mulai berbicara dalam bentuk kebijakan efisiensi yang kemudian memaksa Desa untuk melakukan kaji ulang arah dan pendekatan pembangunan serta makna tujuan kemandirian bagi Desa.

Dalam Asta Cita keenam Presiden Prabowo, membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, kita dapat memaknai dengan jelas bahwa belanja anggaran pembangunan, harus berdampak terhadap aktifitas, peningkatan ekonomi dan penghapusan kemiskinan di Perdesaan. Berkurangnya besaran transfer langsung Dana Desa ke Kas Desa secara drastic - dengan rincian besaran seperti saat tahun awal implementasi Undang-undang Desa - seolah menjadi Pause, break atau jeda bagi pola lama Desa. Dalam masa ini, setidaknya ada 2 Agenda Prioritas Pemerintah yang secara sungguh-sungguh dimandatkan untuk menjadi prioritas belanja pembangunan Desa, yaitu Program Ketahanan Pangan, upaya Swasembada Pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ada pula prioritas lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan diversifikasi peningkatan ekonomi masyarakat yaitu Desa Berketahanan Iklim (Peduli lingkungan & tangguh bencana) dalam bentuk kegiatan ekonomi sirkular. Kebijakan ini (selain kebijakan prioritas lainnya) dapat dimaknai memijak pada teori Degrowth dan Open Localism Degrowth. Ini bukan sekadar teori ekonomi antikapitalisme, namun juga menekankan pentingnya keseimbangan produksi dan konsumsi local Desa tanpa isolasi. Harapannya dimasa mendatang, semangat monopoli usaha untuk memperkaya diri sendiri akan tergantikan dengan semangat usaha bersama melalui KDMP, sehingga berikutnya lagi arah nilai-nilai kehidupan tidak lagi didikte oleh tingkatan ekonomi atau materi semata. Konsep ini akan mendukung pluralitas kearifan lokal dalam sistem produksi dan konsumsi desa. Ketahanan masyarakat Desa terbangun demikian pula hubungan kolaboratif dengan supra Desa.

Dalam menentukan arah pembangunan, Desa sebenarnya juga telah dibekali kompas perencanaan berupa SDGs Desa dan Indeks Desa (dulu IDM) yang menyatukan visi pembangunan: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemeririntah (6 Dimensi Pembangunan). Dengan berdasar pada data tabular yang dimutakhirkan setiap tahun, instrumen ini menjadi kerangka yang cukup jelas tentang arah pembangunan menuju status desa mandiri.

Namun demikian di balik capaian tersebut, muncul tanda tanya mendasar dan sangat penting: bagaimana memastikan bahwa arah yang benar ini tetap memberi ruang bagi proses belajar dan tumbuhnya kemandirian Desa? Akankah suatu saat nanti Desa kembali masyhur seperti pada jaman Kerajaan? mampu membangun tanpa tergantung sepenuhnya pada transfer anggaran Negara.

Antara Target dan Proses Kehidupan Desa

SDGs Desa dan Indeks Desa sejatinya dirancang sebagai alat bantu, sebuah peta agregasi untuk membaca kondisi dan kemajuan desa. Namun dalam praktik, tidak jarang keduanya dipersepsikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai melalui pemenuhan indikator. Akibatnya, desa terkadang lebih sibuk mengejar angka scoring daripada memperdalam makna perubahan.

Bagi pendamping, ini bukan soal benar atau salah, melainkan soal keseimbangan. Desa membutuhkan target agar tidak kehilangan arah, tetapi juga membutuhkan ruang proses agar tidak kehilangan maknanya. Pembangunan desa tidak selalu bergerak lurus; ia sering berbelok, berhenti sejenak, bahkan mundur untuk belajar.

Jika Pemerintah Desa adalah jantung, maka Musyawarah Desa adalah Nadi kehidupan yang mengalirkan  oksigen dan nutrisi dari jantung pemerintahan ke seluruh bagian tubuh Desa. Musyawarah Desa sebagai forum kekuasaan tertinggi di Desa, bukan hanya dijadikan forum legalitas program, melainkan ruang berpikir kolektif. Sudah seharusnya disanalah warga belajar memahami masalahnya sendiri, menimbang risiko, dan menyepakati jalan terbaik sesuai konteks lokal. Ketika musyawarah kehilangan fungsi reflektifnya, pembangunan memang bisa tetap berjalan, tetapi pemberdayaan akan mandek, hasilnya ketergantungan, klaim kepemilikan, konflik, marginalisasi kelompok rentan, dll.

Pemberdayaan: Dari Niat Baik ke Sistem yang Melindungi

Sekali lagi, tidak semua persoalan Desa lahir dari niat buruk, sebagian muncul dari keterbatasan kapasitas, tekanan atau tuntutan sosial-politik lokal, serta kompleksitas pengelolaan dana. Masih adanya kasus hukum dan persoalan tata kelola di tingkat Desa adalah kenyataan yang perlu disikapi dengan kepala dingin dan hati yang terbuka.

Peraturan Pemerintah No.43/2014 (Pasal 131) dan Peraturan Menteri Desa, PDT. No.3 Tahun 2025 menyebutkan bahwa, pelaksana pendampingan Desa adalah: Menteri (melalui Tenaga Pendamping Profesional), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (melalui peran Pembina Teknis Pemerintahan Desa di Kecamatan). Peran ini perlu lebih diperkuat, pendampingan yang hanya berfokus pada pembinaan dan penyadaran moral terbukti belum cukup. Yang dibutuhkan adalah pendekatan pencegahan yang bersifat sistemik, membangun tata kelola yang membuat keputusan diambil secara kolektif, transparan, dan juga terdokumentasi dengan baik. Dalam sistem seperti ini, etika tidak hanya bergantung pada individu, tetapi dijaga oleh mekanisme bersama.

Sebagai pendamping profesional, posisinya sering berada di ruang antara, bukan pengambil keputusan, bukan pula penegak hukum. Perannya adalah menjaga proses, membantu Desa berpikir jernih sebelum keputusan diambil, dan memastikan bahwa setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan secara sosial maupun administrative (tidak melanggar aturan). Fungsi pendampingan oleh Pemerintah Daerah melalui Camat, Dinas PMD dan Inspektorat Daerah punya peran lebih kuat dalam hal pembinaan dan pengawasan semisal asistensi penganggaran dan audit hasil pelaksanaan kegiatan. Sinergi dan Peran kolaboratif keduanya sangat penting dalam memastikan kesuksesan pembangunan dan kemandirian Desa.

Desa yang Benar-benar Tumbuh, Bukan Sekadar Tertib.

Secara makro, fenomena asimetris ekonomi dunia saat ini ditandai dengan konsentrasi kekuatan ekonomi dan keuangan, kerentanan global antar negara maju dengan negara berkembang yang menghasilkan inflasi dan ketegangan geopolitik. Pemberitaan Nasional juga tidak sepi dengan gambaran kondisi ekonomi negara, berhadapan dengan berbagai problematika dalam negeri. Semua adalah benang merah dan semua harus menerima realitas imbasnya. Dengan keadaan sedemikian rupa, Desa harus berhenti sejenak, menarik nafas panjang sambil melihat kedalam, mengumpulkan kembali segala memori tentang kekuatan kewilayahan dan kemasyaratan yang dimiliki Desa, bagaimana entintas Desa kita mampu menjadi nadi tumpuan kehidupan bagi kerajaan pada jaman dahulu. Semua hal tersebut relevan dan sangat dibutuhkan negara dalam menghadapi tantangan saat ini.

Sebagai pendamping pembangunan dan pemberdayaan Desa di Sulawesi Selatan, kami percaya bahwa Desa hari ini sedang berada di persimpangan penting. Arah mandat pembangunan sudah semakin jelas, sumber daya tersedia di Desa, setiap rupiah belanja anggaran harus benar-benar terukur sesuai kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan target / harapan negara. Tantangannya adalah memastikan bahwa semua itu benar-benar menumbuhkan kemandirian, bukan sekadar keteraturan.

Desa tidak hanya perlu dibangun, diarahkan, tetapi juga dipercayai, ditemani. Karena Desa yang kuat bukan Desa yang sempurna secara teknoktaris, melainkan Desa yang mampu belajar, menjaga nilai, dan merawat kehidupan warganya secara berkelanjutan. Kita berharap semua pihak dapat menjaga Desa, merawat Kedaulatan Desa agar tumbuh dengan akarnya sendiri dan benar-benar Mandiri di masa mendatang. Sebagaimana kemandirian Bate Salapang, Wanua dan Lembang bertemali dengan puncak kejayaan kerajaan mereka pada masanya.

Selamat Hari Desa Nasional 2026.

Hari Desa Nusantara kali ini, diharap bukan sekadar momentum seremonial, melainkan ruang refleksi kolektif untuk melihat kembali perjalanan desa, bukan hanya sejauh mana desa telah dibangun, tetapi sejauh mana desa telah tumbuh sebagai subjek yang berdaya. Dari sudut pandang pendamping pembangunan dan pemberdayaan desa, refleksi ini menjadi penting, karena di sanalah kami berdiri: di antara kebijakan dan kenyataan, di antara regulasi dan kehidupan sehari-hari warga.

 

 

 

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya blog Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Sulawesi Selatan ini dapat kembali dihadirkan dalam bentuk akun Blogger yang baru.

Blog ini dibuat sebagai media informasi, dokumentasi, dan berbagi pengetahuan terkait kegiatan, pembelajaran, serta praktik-praktik baik Tenaga Pendamping Profesional di Sulawesi Selatan. Kehadiran blog ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi yang bermanfaat, tidak hanya bagi TPP, tetapi juga bagi pemerintah desa, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas.

Perlu kami sampaikan bahwa blog TPP Sulawesi Selatan yang sebelumnya tidak dapat diakses kembali karena kendala teknis tertentu. Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen untuk terus menjaga keberlanjutan informasi dan transparansi kegiatan, maka dibuatlah akun Blogger yang baru ini.

Kami menyadari bahwa blog ini masih memiliki keterbatasan dan akan terus disempurnakan ke depannya. Untuk itu, kami terbuka terhadap saran, masukan, dan kontribusi positif dari berbagai pihak demi peningkatan kualitas pendampingan desa di Sulawesi Selatan.

Akhir kata, semoga blog ini dapat memberikan manfaat dan menjadi ruang berbagi yang inspiratif serta produktif. Terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak.

Sulawesi Selatan,

Tim Pengelola Blog

TPP Sulawesi Selatan