RAPAT KOORDINASI TPP KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BAHAS PERCEPATAN PENCAIRAN DANA DESA, DIGITALISASI DAN PENGUATAN BUMDES

Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan — Koordinator Provinsi Sulawesi Selatan melalui perwakilan TAPM Provinsi Sulawesi Selatan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pendamping Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berlangsung dengan dihadiri unsur pemerintah daerah, pendamping desa, serta para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta, terdiri dari 8 perempuan dan 22 laki-laki.

Rakor dibuka oleh Faisal, ST selaku Korcam Pendamping Desa Kecamatan Labakkang, yang bertindak sebagai moderator.

Dorongan Percepatan Dana Desa dan Perencanaan 2027

Narasumber pertama dari TAPM Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili Koordinator Provinsi, Andi Jamaluddin Ibrahim, menyampaikan sejumlah arahan strategis. Di antaranya adalah percepatan pencairan Dana Desa Tahap II dengan menekankan pentingnya pengalaman tahun sebelumnya agar tidak terulang kendala pencairan akibat kebijakan nasional.

Selain itu, juga ditekankan persiapan perencanaan tahun anggaran 2027 agar desa lebih awal memahami regulasi dan memastikan seluruh desa memiliki dokumen APBDes paling lambat akhir tahun perencanaan. Ia juga menyoroti kewajiban digitalisasi desa, di mana seluruh desa ditargetkan memiliki blogspot atau website sebagai sarana transparansi dan promosi kegiatan desa. Berdasarkan data terakhir, masih terdapat 25 desa di Kabupaten Pangkep yang belum memiliki website.

Penguatan penggunaan media sosial juga menjadi perhatian, termasuk kewajiban dokumentasi dan publikasi kegiatan pendampingan secara aktif.

Sinergi Pemdes dan Pendamping Desa

Kepala Dinas PMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah desa dan pendamping desa dalam menyamakan persepsi serta menyelesaikan permasalahan di lapangan. Ia juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan desa serta mendorong digitalisasi sebagai sarana transparansi dan promosi desa.

Penataan Desa, BUMDes, dan Kelembagaan

Sejumlah narasumber lainnya dari unsur DPMD, pemeringkatan BUMDes, hingga pendamping teknis memaparkan berbagai isu strategis, di antaranya:

Penyaluran Dana Desa dan penyusunan RPJMDesa perubahan

Pemilihan kepala desa di sejumlah desa

Penguatan kelembagaan BPD dan penyelesaian masa jabatan

Pemeringkatan BUMDes dengan tingkat partisipasi mencapai 95 persen

Optimalisasi laporan keuangan dan tata kelola BUMDes

Penguatan program Koperasi Desa, Ketahanan Pangan, dan program nasional lainnya di tingkat desa

Dari sisi evaluasi BUMDes, disampaikan bahwa dari 70 BUMDes yang terdaftar, sebanyak 67 telah berbadan hukum. Namun masih ditemukan sejumlah tantangan terkait pelaporan, SDM, serta tata kelola keuangan.

Digitalisasi Desa dan Transparansi Publik

Materi khusus juga menyoroti pentingnya penguatan digitalisasi desa melalui pembuatan blogspot/website desa yang ditargetkan selesai pada Mei 2026. Platform ini diharapkan menjadi sarana dokumentasi, promosi wisata, pelayanan publik, serta transparansi penggunaan anggaran desa.

Selain itu, pendamping desa juga didorong untuk aktif dalam publikasi kegiatan melalui media sosial sebagai bagian dari strategi komunikasi publik dan perubahan citra desa.

Evaluasi Pendampingan dan Tata Kelola Program

Dalam sesi evaluasi, dibahas pula penguatan sistem pelaporan DRP, kunjungan lapangan, serta ketentuan administrasi kinerja pendamping desa. Penekanan diberikan pada kesesuaian data, kelengkapan dokumentasi, serta validitas laporan sebagai dasar evaluasi kinerja.

Selain itu, turut dibahas penguatan pengadaan barang dan jasa desa, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan PKTD, serta pentingnya kesesuaian RAB dengan kondisi lapangan agar tidak terjadi kesalahan perencanaan.

Penutup

Rakor ini menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pendamping desa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan desa, peningkatan tata kelola keuangan, serta transformasi digital di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Kegiatan diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan desa yang transparan, mandiri, dan berdaya saing melalui pengelolaan program yang lebih terarah dan akuntabel.